MI, INHU – Kepala Kantor Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hulu, Riau Hermansyah Simatupang mengatakan, pada 2024 akan mengoptimalkan program pelayanan masyarakat.
“Seperti keterbukaan informasi, zona integritas bebas korupsi,” katanya di Rengat, Rabu.
Ia mengatakan, berbagai upaya dilakukan dalam mencapai target Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Hermansyah didampingi Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Sistematis Lengkap ( PTSL) dan Registrasi Rifki Oktara, Kepala Seksi Penetapan Tanah Terhadap Hak dan Pendaftaran Susilo Harjo sangat optimis akan terwujud dengan baik.
“Proses pelayanan ini terpantau oleh pihak Ombudsman, jadi harus pelayanan lebih maksimal,” ujarnya.
Pada 2024, program perioritas lainnya adalah check bersih sertifikat secara elektronik. Masyarakat dapat mengakses melalui website resmi BPN Inhu.
Sebab, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi BPN.
Salah satu syarat WBP adalah penataan manajemen sumber daya manusia untuk memastikan pegawai memiliki budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, dan transparan
“Kami berkomitmen untuk selalu terbuka dan transparan dalam menjalankan tugas dan fungsi,” janjinya.
Hal ini akan didukung dengan zona integritas bebas korupsi. Sehingga proses sertifikasi agraria berjalan lancar.
Pihak Kantor BPN Inhu terbitkan dan menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat jika ada indikasi melakukan berbagai yang tidak sesuai dengan aturan.
Untuk di ketahui, PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis.
Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari.