MI, Jakarta – Bupati Indragiri Hulu, Riau, Rezita Meylani Yopi menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) – Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (8/7).
Kegiatan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tersebut juga sekaligus menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 2014 sampai 2023, serta seminar nasional, capaian, tantangan dan arah ke depan.
“Selain itu juga ada penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 dari Ketua BPK RI kepada Presiden RI,” ujar Rezita
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada BPK RI, yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dan fungsi pemeriksaan.
“Saya juga menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” kata Jokowi.
Raihan WTP tersebut, kata Jokowi, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menggunakan APBN.
“Sudah sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara,” ujar Jokowi.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diaudit. Sehingga, pertanggungjawabannya harus dilakukan secara baik.
“Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kita berkewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tegasnya.
Turut hadir Wapres Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju serta seluruh Kepala Daerah se Indonesia.