Eksistensi Etika Polisi, Apakah Sudah Dijalankan dengan Semestinya Ataukah Hanya sebagai Aturan Saja?

Mutiara-Indonesia.com РSaat ini stigma yang mengatakan hukum hari ini sesuai dengan wajah siapa yang berkuasa tidak dapat terbantahkan. Dapat kita liat dari fenomena-fenomena hukum yang terjadi saat sekarang ini. 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 2 menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya fungsi tersebut semakin tidak terlihat.

Bahkan ada stigma yang menyatakan ‚ÄúNo Viral No Justice‚ÄĚ. Pendapat ini seolah-olah mengatakan bahwa suatu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diadili secara adil bila kasus itu tidak mendapatkan perhatian oleh masyarakat.

Kasus itu akan berakhir tidak menentu dan kerugian yang didapat oleh korban bahkan keluarganya.

Polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 10, mengatakan: ‚ÄúDalam etika hubungan dengan masyarakat anggota Polri wajib: a. Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia; b. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara; c. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat; d. Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik;¬† e. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat; f. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas‚ÄĚ.

Puas atau Kecewa?

Dalam perspektif sosiologi hukum, etika polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara memiliki peran penting dalam menjaga profesionalisme, integritas dan nama baik Kepolisian Republik Indonesia.

Hubungan polisi dan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana polisi itu berkomunikasi, merespon dan memperlakukan warga negara dapat mempengaruhi pendapat masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dari sisi sosiologi hukum akan dapat kita lihat apakah aparat kepolisian menegakkan hukum secara adil dan tanpa memihak ataukah sebaliknya.

Dari kasus viral yang terjadi di Padang, Sumatera Barat yaitu kasus mengenai Pelajar SMP, AM (13) yang ditemukan tewas di Jembatan Kuranji pada Minggu, 9 Juni 2024. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menduga Pelajar tersebut tewas karena dianiaya oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli pada malam sebelum ditemukannya AM.

Dari situs Kompas, kronologi kejadian saat AM dengan rekannya A pada pukul 04.00 Wib melintasi Jembatan Kuranji dengan menggunakan sepeda motor milik AM. Ketika melintasi jembatan tersebut, AM dan A dihampiri oleh polisi. Pada saat menghampiri, polisi menendang kendaraan korban yang mengakibatkan korban dan rekannya terpelanting ke pinggir jalan dengan jarak dua meter.

Berdasarkan keterangan dari A, Ia melihat korban berdiri namun dikelilingi oleh sejumlah polisi dengan memegang rotan. Kemudian A dibawa oleh polisi lain secara terpisah dengan korban. Setelah itu, A tidak mengetahui bagaimana kondisi korban sampai akhirnya korban ditemukan tewas.

Berdasarkan keterangan tersebut ditemukan luka lebam di sekujur tubuh korban yang menyebabkan berat dugaan sebelum tewas korban dianiaya dahulu.

Dari berita tersebut mengakibatkan 30 anggota polisi diperiksa. Tetapi kemudian Kapolda Sumbar membantah soal tudingan anggota polisi menganiaya  remaja yang ditemukan tewas tersebut. Ia mengatakan tidak ada saksi dan bukti.

Kapolda Sumbar juga menyebutkan bahwa para petugas sudah menjalankan sesuai SOP. Dan pada 30 Juni 2024, Polda Sumbar mengumumkan secara resmi bahwa peyelidikan kasus pelajar SMP, AM yang tewas di jembatan Kuranji telah ditutup.

Pihak Polda Sumbar menerangkan jika korban tersebut bukan tewas karena disiksa oknum polisi dengan  kesimpulan korban tewas karena melompat dari atas  jembatan dan menjelaskan tidak adanya rekaman CCTV dalam insiden ini.

Dari berita ini menyebabkan perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi kasus ini. Ada yang menyikapi positif terhadap tindakan polisi ini dan ada juga yang mengecam dari tindakan tersebut yang mengakibatkan kekecewaan masyarakat dan membuat buruk nama institusi kepolisian di mata masyarakat.

Memang benar bahwa kasus tawuran ini harus ditumpas tapi hendaklah para anggota kepolisian bekerja dengan etika sesuai dengan aturan yang telah diatur. Bila benar polisi berbuat demikian hanya demi pengakuan dari para pelaku maka itu sangat disayangkan karena tindakan tersebut melanggar HAM dan hendaklah kepolisian menyelidiki suatu kasus itu dengan memberikan informasi yang dapat diberikan secara transparan secara asli tanpa ada yang ditutup-tutupi yang mana masyarakat berhak tahu akan informasi tersebut.

Sementara itu dalam artikel yang sama, terdapat lima anak dan dua orang dewasa lainnya yang mendapat pengalaman yang tidak mengenakkan saat diamankan oleh kepolisian pada malam itu.

Bahkan dari keterangan, mereka dipaksa melakukan ciuman sejenis, bahkan para korban mendapatkan penyiksaan dari rotan, tendangan, disetrum, sampai disundut dengan api rokok. Hal itu dilakukan agar para korban mengaku sebagai pelaku tawuran.

Bila memang benar hal itu dilakukan oleh anggota kepolisian, maka etika kepolisian yang sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL: 7 Tahun 2006 Tentang  Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak artinya lagi. Karena kepolisian yang  mengesampingkan etika yang sudah dibuat tersebut. Padahal tujuan dari dibuatnya etika tersebut pastilah untuk mengatur perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya. Bila pihak yang semestinya menegakkan hukum saja melanggar aturannya sendiri bagaimana dengan masyarakat biasa yang sangat awam akan hukum.

Memang benar fenomena tawuran menjadi masalah yang serius dan menyeramkan di saat bersamaan. Arti menyeramkan disini maksudnya adalah saat tawuran para pelaku sering kali membawa senjata tajam, dan itu membuat masyarakat takut. Karena kebanyakan kasus, mereka melayangkan senjata sembarangan saja. Bahkan mereka menyerang orang yang sedang duduk-duduk saja karena mereka tidak tau siapa saja lawan mereka. Dan juga sangat tidak layak rasanya para pelajar yang belum cukup umur itu sudah memegang dan membawa senjata tajam yang mana itu sangat berbahaya.

Selain peran polisi dalam menumpas kasus tawuran ini, keberadaan orang tua juga memiliki peran penting dalam menjaga dan menasehati anak supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk dan berada di jalan yang benar.

 

Oleh: Mardalena (Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang)

"Selamat Datang di MUTIARA INDONESIA , Berita akurat fakta dan terdepan"

Scroll to Top