MI, Pekanbaru – Sebagai upaya mewujudkan komitmen pelayanan masyarakat yang transparan dan akuntabel tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan jadi yang pertama dalam melaporkan.
Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi didampingi oleh Para Asisten, Kepala BPKAD, Inspektur, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kadis PMD, Kadis Disdikbud beserta jajaran staf terkait menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (25/3).
LKPD Unaudited Kabupaten Indragiri Hulu itu terdiri dari laporan realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah yang diterima PLH BPK Provinsi Riau Mas Aggung M. Noor.
“Penyusunan dan pelaporan LKPD Kabupaten Indragiri Hulu TA 2023 ini merupakan tanggung jawab kami, kami terus berupaya menyajikan data laporan keuangan secara tepat waktu,” kata Rezita.
Sementara itu, seusai menerima LKPD Kabupaten Inhu TA 2023, PLH BPK Mas Aggung M. Noor menyatakan dukungannya kepada Bupati Rezita beserta jajaran untuk mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Rezita dan jajaran karena selama ini berkomitmen menjadi yang pertama dalam melaporkan pertanggung jawaban keuangan kepada BPK,” ucap PLH BPK tersebut.
BPK Provinsi Riau mendukung penguatan laporan keuangan daerah yang dapat dianalisa dan dievaluasi untuk melaksanakan perencanaan daerah mendatang.
“Kami pihak BPK berharap seluruh kepala daerah bisa melaksanakan program dan penyelengaraan daerah dengan baik dengan diikuti pelaporan pengelolaan keuangan yang terpercaya,” tambahnya.
Dengan telah diserahkannya LKPD Unaudited ini selanjutnya akan diproses oleh BPK untuk melaksanakan pemeriksaan rinci dan memberikan Opini atas kewajaran penyajian LKPD Kabupaten Indragiri Hulu TA 2023.