Kritik Terhadap Kebijakan Hukum yang Mendiskriminasi Kelompok Rentan di Masyarakat 

Mutiara-Indonesia.com РAdanya ketimpangan kebijakan dalam penetapan hukum di masyarakat menjadi topik menarik yang ingin diselesaikan oleh masyarakat. 

Faktor adanya ketimpangan hukum di masyarakat terjadi karena kelompok penegak hukum yang kurang adil dan memandang kelompok yang rentan atau lemah dianggap sebagai kelompok yang rendah. Sedangkan orang kaya dianggap sebagai kelompok yang berhak mendapatkan keadilan dan dipandang sebagai orang yang istimewa.

Kritik Terhadap Kebijakan Hukum yang Mendiskriminasi Kelompok Rentan di Masyarakat

Apabila masyarakat nantinya sudah tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum maka negara telah gagal dalam mewujudkan cita-cita keadilan bagi bangsa Indonesia, serta negara telah menyimpang dari keagungan hukum itu sendiri. Sebab, hukum merupakan salah satu pilar penting penyangga sistem bernegara serta menjaga keteraturan kehidupan masyarakat di dalamnya.

Dengan adanya penegakan hukum berkeadilan maka hal tersebut akan menjadi kendali sosial di masyarakat atau social control dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, Indonesia bukanlah negara yang kekurangan orang-orang cerdas, utamanya di bidang hukum. Bahkan, sarjana atau lulusan hukum serta ahli hukum sangat banyak di Indonesia. Akan tetapi, keinginan dan upaya kongkret untuk mengimplementasikan hukum berkeadilan itu yang masih sangat kurang.

Lembaga-lembaga penegak hukum butuh sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan tegas. Apa yang salah tentu haruslah dikatakan salah dan apa yang benar demikian pula seharusnya disampaikan. Sehingga tidak ada lagi kompromi dalam penegakan hukum.

Sistem hukum di Indonesia tidak akan pernah berjalan dengan baik apalagi mencapai keadilan itu apabila prosedur dan mekanisme masuknya aktor-aktor penegak hukum tidak melalui jalan yang benar sebagaimana mestinya. Bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum berkeadilan apabila proses masuk awal dari aktor penegak hukum itu sendiri melanggar kaidah dan norma-norma hukum.

Sederhananya, tugas hukum itu hanya dua, yakni membuat dan melaksanakan. Bagaimana bisa hukum yang dibuat itu benar dan sesuai dengan kaidah moral kalau penegaknya sendiri melanggar aturan, bagaimana mungkin terlaksana hukum yang berkeadilan apabila proses masuk aktor penegak hukum, serta proses membuat produk hukum itu sendiri melanggar nilai-nilai moral hukum yang ada?

Pendapat Terkait

Kebijakan hukum atau penegakan keadilan sangat diperlukan atau dibutuhkan oleh semua masyarakat, baik masyarakat rentan atau lemah maupun masyarakat yang kaya keduanya sama-sama berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama.

Pendapat mengenai apakah penegakan keadilan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya? Tentunya sangat perlu dikritik, karena dalam kenyataannya terdapat diskriminasi hukum atau ketidakadilan hukum terhadap masyarakat yang rentan atau lemah.

Hukum Terkait

Dikutip dari Kompasiana.com, ketimpangan hukum, hal yang sudah biasa di Indonesia yang pada dasarnya merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang tertuang pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjamin hak tersebut, negara bertanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu sebagai perwujudan keadilan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah ‘bagaimana kritik terhadap kebijakan hukum yang mendiskriminasi kelompok yang rentan di masyarakat?’

Hukum di Indonesia menunjukkan masih terjadi ketimpangan keadilan di mata hukum. Hal ini ditandai dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat penyalahgunaan wewenang tertinggi di Asia, dalam hal ini penyalahgunaan yang dimaksud yaitu korupsi.

Lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International merilis laporan bertajuk ‚ÄėGlobal Corruption Barometer-Asia‚Äô dan Indonesia masuk menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India diikuti Kamboja di peringkat kedua. Peneliti Political and Public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan, ini terjadi lantaran lemahnya hukuman di Indonesia.

Selain itu, dia menambahkan, aturan terkait korupsi kerap berubah-ubah dan partai politik menjalankan sistem ‚Äėmahar politik‚Äô (Merdeka, 2020).

Realita hukum di Indonesia menunjukkan masih terjadi ketimpangan keadilan di mata hukum. Diskriminasi di kalangan napi masih terjadi salah satunya adalah hasil temuan Ombudsman RI dalam sidak yang diadakan pada tanggal 21 Desember 2019 di lapas Sukamiskin, mendapati sel mewah milik Setya Novanto dan Nazaruddin.

Kedua narapidana korupsi tersebut mendapatkan sel baknya di hotel dengan ukuran kamar yang lebih luas ketimbang kamar narapidana lainnya. Pemandangan tersebut berbanding terbalik dengan lapas Bagansiapiapi, para narapidana harus rela berdesak-desakkan karena lapas mengalami overcapacity sampai 800 persen (Zaenaldkk, 2021).

Potret ketidakadilan hukum semakin ironi tatkala dikaitkan dengan kasus hukum yang menimpa lansia, tercatat pada tahun 2009-2020 setidaknya terdapat lima kasus yang menimpa lansia di antaranya kasus Kakek Samirin, Nenek Saulina, Nenek Asyani, kasus Nenek Minah dan kasus yang menimpa pasangan lansia Anjol Hasyim dan Jamilu Nina.

Potret ketidakadilan hukum yang terjadi antara narapidana korupsi dengan narapidana lainnya seakan membenarkan Teori Kelas dari Karl Marx bahwa kehidupan ini adalah soal pertentangan kelas dan selamanya akan terkotak-kotakkan antara yang kaum berkuasa (superpower) dan kaum yang dikuasai (powerless) (Zaenaldkk, 2021).

Kasus di atas merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) oleh pejabat publik baik kepentingan sendiri maupun kepentingan golongan yang merugikan banyak pihak dan negara.

Dalam hal perkembangan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang memiliki jabatan melekat dengan kekuasaan, untuk itu diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi tindak pidana korupsi dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat untuk saling bahu membahu serta perlu dilakukan pendekatan untuk perubahan dengan cara kriminologi, sosiologi, dan yuridis formal (Aslia, 2015).

Oleh karena itu jumlah kasus penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) baik korupsi maupun penyalahgunaan dalam bentuk lainnya yang tidak sedikit, diperlukan sosiologi hukum sebagai upaya penegakan hukum serta perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang ada di masyarakat khususnya di dalam suatu ruang lingkup masyarakat, agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan kepentingan dan wewenang.

Tantangan dan Tindakan yang Diperlukan

Bentuk penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum yaitu seseorang atau pejabat publik yang diberikan wewenang dalam suatu jabatan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun golongan tertentu dan merugikan banyak orang atau masyarakat umum.

Sosiologi hukum berperan penting dalam memberantas penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) sebagai alat/media sosialisasi kepada masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan orang (pejabat publik) dalam bentuk korupsi maupun tindakan lain yang merugikan negara/masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan peran penting untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum sehingga timbul rasa adil bagi masyarakat.

Oleh: Dina Misriani (Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang)

"Selamat Datang di MUTIARA INDONESIA , Berita akurat fakta dan terdepan"

Scroll to Top