MI, INHU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 yang ditaja oleh Dinas Sosial di Auditorium Yopi Arianto Lt.4 Kantor Bupati, Rabu (18/10).
PKH adalah program nasional yang mempunyai dampak langsung dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu juga mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Mewakili Bupati Inhu Asisten Pemerintahan dan Kesra Syahruddin mengatakan pemerintah Kabupaten menyambut baik dilaksanakannya rapat koordinasi ini.
Syahruddin menyebut pelaksanaan rakor ini merupakan upaya untuk memadukan gerak langkah dan sinergitas semua instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan PKH di Kabupaten Inhu.
Ia mengatakan pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan PKH. Yakni sistem penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi melalui satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kedua, penguatan sistem manajemen informasi yakni seluruh proses bisnis PKH mulai dari validasi data, penyaluran bantuan, verifikasi komitmen, pemutakhiran data hingga pendampingan kelompok dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) terolah dan tersaji secara integratif.
Ketiga, dinas sosial juga melakukan peningkatan kapasitas kepesertaan PKH dengan melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan P2K2 yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sikap dan perilaku masyarakat miskin.
Program perlindungan sosial termasuk PKH sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mencapai kesejahteraan. Bantuan sosial harus menciptakan hubungan positif antara ākeamanan mata pencaharianā dan āpeningkatan otonomi atau pemberdayaan” bagi warga miskin secara keseluruhan.
“Tujuan inilah yang ingin kita capai melalui PKH. Meski nilai bantuan belum memadai untuk menutupi kebutuhan dasar sepenuhnya, akan tetapi bantuan sosial PKH diharapkan dapat membuka jalan bagi warga miskin untuk berinvestasi dan mengakumulasi lorong-lorong strategis untuk keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” jelas Syahruddin.
Melalui pelaksanaan RakorĀ PKH Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi pondasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan dari OPD terkait, dalam menjalankan tugas-tugas pelaksanaan PKH di daerah.
“Saya berharap, melalui rakor ini dapat menjadi wadah dalam menyamakan persepsi sekaligus melahirkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan PKH,” ujar Syahruddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Nursisman berharap rakor PKH dapat meningkatkan asas terhadap layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Kebijakan PKH yang disampaikan oleh Sisrianto dan materi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan PKH tahun 2023 disampaikan oleh Sutrisno.
Turut Hadir Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Pimpinan Bank Mandiri Cabang Rengat, Pimpinan BPJS Kesehatan, Camat Se-Kabupaten Inhu, Ketua Forum Kepala Desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pendamping PKH Kabupaten Inhu.