Mutiara-Indonesia.com – Kementerian Hukum dan HAM, nomenklatur awalnya adalah Departemen Kehakiman pada Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno dan selanjutnya Prof. Dr. Mr. Soepomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman pertama, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945.
Sejarah mencatat bahwa keberadaan Kementerian ini sejalan dengan proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidangnya yang diketuai oleh Ir. Soekarno, dimana sebelumnya Panitia Ketjil PPKI mengusulkan supaya diadakan 13 Kementerian, masing-masing Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman termasuk juga Kedjaksaan dan urusan Wakaf-wakaf, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengadjaran, Kementerian Kesedjahteraan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan (lalu lintas, verkeer), Kementerian Urusan Agama dan Menteri Negara (Minister zonder Portefeuille).
Jejak digital menyebutkan bahwa dinamika Kementerian Hukum dan HAM diawali pada kabinet pertama yang dipimpin Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949), selanjutnya pada masa Demokrasi Parlementer (1949-1959), masa Demokrasi Terpimpin (1959-1968), masa Orde Baru (1968-1998) dan masa Reformasi (1998-sekarang), dari awal pembentukan Kementerian sampai dengan saat ini telah dipimpin sebanyak 42 Menteri serta telah mengalami 5 (lima) kali perubahan nomenklatur, yakni:
1.Departemen Kehakiman (periode tahun 1945-1999)
2.Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (periode tahun 1999-2001)
3.Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (periode tahun 2001-2004)
4.Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (periode tahun 2004-2009)
5.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (periode tahun 2009 sampai sekarang)
Peringatan Hari Ulang Tahun pada masa Departemen Kehakiman, semula dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus pada setiap tahunnya, terakhir diperingati pada Hari Dharma Karya Dhika tanggal 19 Agustus 1982. Namun dalam dinamikanya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985 bahwa tanggal 30 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kehakiman Republik Indonesia.
Berdasarkan autentikasi terhadap hasil pengkajian dalam rangka peringatan Hari Dharma Karya Dhika pada tahun 2021 yang memuat dokumen sejarah, pendapat Para Ahli Hukum serta Keputusan Rapat
pada tanggal 19 Oktober 2021, maka Hari Lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia “Hari Dharma Karya Dhika” ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945, dan akan diperingati pada setiap tahunnya.
Pada akhirnya, semoga Kementerian Hukum dan HAM semakin “PASTI” Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif dan BerAKHLAK, disertai harapan dan doa semoga seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan keberkahan serta perlindungan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam melaksanakan amanah tugas pengabdian. Salam Pembaharuan !!!