Rengat, Riau – Mutiara-Indonesia.com – Wakil Bupati Indragiri Hulu H. Junaidi Rachmat menghadiri Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka pemeriksaan pendahuluan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan Desa Terpadu untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan tahun anggaran 2021-2023 (semester 1) di Ruang Rapat Narasinga Lt.II Kantor Bupati, Senin (14/8).
Ketua tim BPK, Elga Syahreta, SE. M. Ak mengatakan tujuan pemeriksaan tersebut untuk memperoleh pemahaman pokok/objek pemeriksaan pembangunan desa terpadu, mengidentifikasi masalah yang akan dilakukan oleh pemeriksaan dengan secara mendalam untuk lebih terperinci, kemudian menentukan lingkup pemeriksaan.
Selanjutnya, Elga juga mengungkapkan lingkup pemeriksaannya karena masih dalam tahap pendahuluan maka ia mengikuti tahun anggaran 2021, 2022 dan sampai dengan semester 1 2023, dan kegiatan tersebut juga bukan lingkup desa terpadu saja melainkan juga di lintas SKPD.
Elga menyampaikan beberapa sasaran pemeriksaannya yaitu, aspek regulasi dan pemeriksaan, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek pelaksanaan, serta aspek monitoring dan evaluasi.
Terakhir Elga menginformasikan jadwal pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama lebih kurang 20 hari dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti, ketersediaan data, kehadiran personil terkait serta objek pemeriksaan didalam jangka waktu pemeriksaan.
Sementara itu, Wakil Bupati Inhu Junaidi Rachmat mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik hal tersebut dan hal itu juga merupakan hal yang pertama kali bagi pemerintah daerah begitupun BPK, namun apa-apa yang dibutuhkan oleh BPK sesuai dengan tujuan pemeriksaan tersebut akan dibantu.
Junaidi Rachmat juga mengatakan untuk menjamin pemerataan, harus melihat bagaimana desa itu dibangun, dalam rangka mengurangi kesenjangan, dan hal tersebut dijalankan pemerintah daerah atau tidak, maka BPK melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Selanjutnya, Junaidi Rachmat mengatakan bahwasannya Pemkab Inhu sudah berusaha melakukan pemerataan secara normatif dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, begitu juga dengan dana desa juga sudah disalurkan sesuai dengan ketentuan.
Lebih lanjut Junaidi juga menginformasikan bahwa saat ini Bupati Inhu sedang menjalankan program irama desa dengan turun langsung ke desa-desa bersama dengan beberapa kepala OPD dengan menghadirkan pelayanan agar lebih dekat di desa-desa.
“Dan hal tersebut juga bukan hanya untuk pembangunan fisik melainkan juga untuk bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan secara langsung,” terang Wabup.
Terakhir Junaidi Rachmat juga menyampaikan agar masing-masing perangkat daerah menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam hal pembangunan desa terpadu tersebut dan kepala OPD agar saling berkoordinasi untuk dapat memberikan data atau dokumen yang diperlukan oleh BPK.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Roma Doris SS., MPS., M.Eng, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bobby Mauliantino, ST., MT, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah, Riswidiantoro, SE, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Endang Mulyawan, S. Hut., M. Si, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Suyono, SE serta beberapa kepala OPD terkait lainnya.